Keterlibatan Musa Zainuddin terungkap dalam sidang terdakwa Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Jailani Paranddy, staf ahli anggota Komisi V DPR Yasti Soeprodjo Mokoagow yang pernah bersaksi mengatakan keterlibatan Musa dalam kasus ini. Jailani mengatakan, saat menjalani pemeriksaan di KPK, ia tidak tahu jika yang ditemuinya saat itu adalah Mutakin. Ia baru mengetahui itu Mutakin usai ditunjukkan foto oleh penyidik. "Jadi saksi untuk tersangka ATT (Andi Taufan Tiro)," ucap Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Rabu (26/10/2016).
KPK telah menjadwalkan pemeriksaan Mutakin beberapa waktu lalu. Namun Mutakin yang diduga mengetahui keterlibatan Musa dalam kasus itu itu mangkir dari pemanggilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Mutakin dalam kasus dugaan suap proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mutakin yang merupakan staf ahli anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Musa Zainudin itu diperiksa sebagai saksi.
Selain tiga anggota Komisi V DPR, yakni Damayanti, Budi Supriyanto, dan Andi Taufan Tiro, pada kasus ini KPK juga menjerat empat orang lainnya sebagai tersangka. Keempatnya adalah Kepala BPJN IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary, pengusaha bernama Abdul Khoir serta dua staf Damayanti, yakni Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini.
"Tapi setelah ditunjukkan foto, saya yakin itulah orang yang saya temui. (Saya) baru tahu namanya Mutakin," ujar Jailani saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu 4 Mei 2016 lalu. Musa disebut pernah menerima Rp 7 miliar dari Abdul Khoir sebagai fee pengusulan pembangunan jalan di Maluku yang didanai APBN. Jailani mengatakan, pernah mengantar duit dari Abdul Khoir untuk Musa lewat stafnya, Mutakin. Jailani menjelaskan, uang Rp 7 miliar diserahkan kepada Mutakin di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, sekitar 26-27 Desember 2015.
Menteri Susi Siap 'Kuliahi' Para Polisi se-Dunia | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Para peserta dapat mengunjungi tempat wisata yang di Bali, diantaranya, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, Taman Nusa Bali, Taman Ujung, Museum Pasifika, Museum Rudana, Ubud, Tegalalang, Uluwatu, Teganan, dan Tanah Lot.
Kepala Divisi Humas Polri, Inspketur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, mengatakan agenda sidang itu membahas sejumlah isu, diantaranya cyber crime (kejahatan dunia maya), terrorisme, serta emerging ang organized crime (kejahatan yang berkembang dan terorganisir).
Dalam sidang umum ini, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menampilkan dua pembicara, yaitu Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang akan menjadi pembicara masalah terorisme, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti yang akan menyampaikan isu illegal fishing di Indonesia.
"Kehadiran dua pembicara utama Pak Tito Karnavian dan Ibu Susi Pudjiastuti karena dianggap memiliki prestasi dalam kedua isu itu. Tentunya, negara lain dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan tersebut," ujar Boy.
"Pelaksanaan sidang Interpol di Bali sangat bagus untuk promosi wisata kita, wonderful Indonesia menambah nilai jual wisata Indonesia," kata Boy. Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah dalam Sidang Umum Interpol ke-85 yang bertemakan "Setting a Global Roadmap for International Policing" yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, pada 7-10 November 2016. Sidang tersebut akan dihadiri 1.200 peserta dari 190 negara anggota Interpol, yang merupakan organisasi kerjasama kepolisian lintas-negara.
Selain membahas isu-isu strategis, kehadiran peserta konferensi Interpol dari mancanegara juga akan dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi pariwisata yang ada di Indonesia khususnya di Pulau Dewata. Kepercayaan bagi Indonesia sangat penting, mengingat, sejak Polri bergabung menjadi anggota Interpol tahun 1945, baru kali ini Indonesia mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah acara Konferensi Interpol tersebut.
"Isu ini prioritas dari berbagai negara," kata Boy di Wisma Bhayangkari Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 26 Oktober 2016. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang aman dan dapat memperlihatkan daya saingnya di dunia international, dengan membentuk citra positif Indonesia sebagai negara yang mampu menyelenggarakan kegiatan bertaraf internasional.
Plt Gubernur Banten Janji Tetap Netral di Pilkada Banten | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Saat ini, Kementerian Dalam Negeri bersiap melaksanakan serahterima Plt Gubernur DKI Jakarta dan Banten. Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan Rano Karno sebagai Gubernur Banten menghadiri acara tersebut.
"Apa yang menjadi amanat Undang-undang. Pertama Pilkadanya, kemudian bagaimana RAPBD, kelembagaan," jelas Nata. "Pokoknya saya bersikap di tengah, tidak ke kiri tidak ke kanan. Kan janji PNS (harus tetap bersikap) netral," kata Nata di Kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (26/10/2016)
Kementerian Dalam Negeri akan melakukan serah terima Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten yang akan melaksanakan Pilkada pada 2017. Nata Irawan, Plt yang akan ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri menjamin dirinya bersikap netral di Pilkada Banten.
Nata mengatakan dirinya belum pernah berkomunikasi dengan Gubernur Banten Rano Karno. "Kita kan baru ini. undangannya juga baru diberikan hari ini," kata Nata. Nata saat ini menjabat sebagai Dirjen Bina Pemerintahan Desa. Dia mengatakan akan menjalankan tugas Plt seperti yang tertuang dalam perundang-undangan.
PT Solid Gold Berjangka