"Dengan petugas khusus ini diharapkan bisa lebih kondusif," katanya. Menurut dia, setidaknya aksi akan digelar enam daerah yang sudah mengajukan izin. Namun, lanjut dia, kondisi tersebut tergantung pula dengan situasi di Jakarta.
Ia menjelaskan anggota dilarang menggunakan peluru tajam dalam pengamanan. Keenam daerah tersebut meliputi Magelang, Solo, Karanganyar, Pekalongan, Pati, dan Semarang. Ia menuturkan perintah kepada anggota di lapangan telah disampaikan agar melakukan pengamanan persuasif. "Seluruh komandan sudah diperintahkan untuk memeriksa anggotanya," katanya.
Khusus untuk wilayah Solo, kata dia, akan disiapkan satu satuan setingkat kompi polwan berjilbab. Adapun untuk status siaga satu, kata dia, akan diberlakukan hingga 5 November. "Ditetapkan siaga satu. Seluruh jajaran diperintahkan untuk mengantisipasi aksi yang akan digelar di berbagai daerah," kata Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono di Semarang, Kamis (3/11/2016).
Ombudsman Nilai Positif Kerja Satgas Saber Pungli | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Menurut dia, Satgas Saber Pungli telah menjadi upaya shock teraphy kepada oknum-oknum yang getol melakukan pungli, sekaligus menjadi peringatan bagi pengawas internal di kementerian dan lembaga agar makin serius dalam tugasnya. Terlebih lagi, ada 33 perwakilan Ombudsman di 33 provinsi se-Indonesia. Peran Ombudsman, dia melanjutkan, juga dituntut sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik.
"Satgas mentransformasi nilai-nilai anti-pungli, karenanya harus dibangun komitmen para penyelenggara negara bahwa pungli itu harus dihentikan jika tidak ingin pelayanan publik semakin terpuruk," kata dia. Dia berujar, pertemuannya dengan Wiranto hanya untuk memberikan dukungan atas tim Satuan Tugas (Satgas) Berantas Pungutan Liar (Saber Pungli) yang sudah dibentuk dan mulai berjalan.
"Itu sebabnya, dalam Satgas kami berada pada tim pencegahan. Apalagi dengan perwakilan-perwakilan Ombudsman yang ada di 33 provinsi. Koordinasi ini penting agar dukungan Ombudsman tanpa menghilangkan fungsi pengawasannya," tutur Rifai. "Fokus pertemuan membahas tentang Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli," ujar Rifai di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat 15, Jakarta Pusat, Kamis 3 November 2016.
Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Amzulian Rifai, mendatangi Kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam kunjungan itu, Rifai bertemu Menko Polhukam, Wiranto.Rifai melanjutkan, sejauh ini, berdasarkan hasil kunjungannya ke berbagai daerah, capaian satgas menunjukkan hasil yang positif, meskipun satuan itu baru saja dibentuk.
Susi Sebut Illegal Fishing Bikin Anak Indonesia Kurang Gizi | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
"Jadi selain GDP (Gross Domestic Product) perikanan meningkat jadi 8,96%, tapi masih jauh di atas rata-rata PDB nasional dibandingkan dengan sektor lain jelas jauh memimpin. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebutkan bahwa kegiatan penangkapan ikan secara ilegal (illegal unreported unregulated/IUU fishing) telah membuat anak-anak Indonesia lahir kuntet (stunting).
"10 tahun terakhir hasil sensus menunjukkan satu dari tiga anak Indonesia lahir and growing stunt atau kuntet. Kalau fisik saja sudah kuntet, karena makanan protein kurang. Dari 10 tahun sensus tadi, konsumsi ikan nasional rendah," katanya di Forum BUMN 2016 di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (3/11/2016). Pasalnya, anak-anak yang lahir kekurangan gizi diakibatkan lantaran jarang makan ikan. Saat semua slowing, perikanan jadi satu-satunya sektor yang diandalkan," tandasnya.
Dia mengatakan, selama puluhan tahun lamanya pelaku illegal fishing mencuri ikan di laut Indonesia, dan membawanya ke negara mereka. Sementara masyarakat Indonesia, yang seharusnya menikmati kekayaan sumber daya laut di Tanah Air harus gigit jari karena ikan telah habis dicuri kapal-kapal eks asing.
Salah satu yang dilakukan, sambung Susi, dengan melakukan pemberantasan terhadap kapal-kapal pelaku IUU fishing. Sebab, dengan pemberantasan IUU fishing maka pemerintah telah memberikan satu landasan untuk meningkatkan konsumsi ikan.
Mantan Bos Susi Air ini menginginkan agar kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, konsumsi ikan pun kedepannya harus terus meningkat. "Kita juga tahu stunting index mengatakan SDM Indonesia kualitasnya harus ditingkatkan. Kita ingin 10 tahun ke depan konsumsi ikan meningkat," imbuh dia.