Posted by PT. Solid Gold Berjangka on Selasa, 15 November 2016
Yorrys menyebut pihaknya tidak ingin berspekulasi dan akan menunggu keputusan penegak hukum apakah Ahok terbukti bersalah atau tidak. Partai NasDem, salah satu partai yang berencana mengevaluasi dukungan kepada Ahok andai ditetapkan sebagai tersangka atas kasusnya.
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tengah diterpa isu miring terkait dugaan penistaan agama. Kabarnya, partai-partai pendukung mulai goyah mendukung Ahok. Kemudian Kabareskrim Komjen Pol Ari Dono Sukmanto sudah berada di posisinya di meja bagian didampingi Ketua STIK-PTIK, Irjen Sigit Hardjanto dan Saksi Ahli Bidang Manajemen, Irjen Arief Sulistyanto.
Menanggapi hal ini, Koordinator Bidang Polhukam DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai menegaskan pihaknya tetap konsisten mendukung Ahok. Sebab keputusan mendukung Ahok telah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Gelar perkara tertutup tersebut dilangsungkan di ruang Rupatama Mabes Polri.
Seperti yang telah direncanakan sebelumnya, para pewarta hanya diperbolehkan mengambil foto sebelum sesi memperdengarkan keterangan pelapor, terlapor dan ahli dilakukan. Tak lebih dari lima menit, ruangan langsung ditutup. "Kita ini kan enggak mungkin sebagai partai, dengan berbagai macam pengkajian dan kita sudah menetapkan mendukung beliau, maka tidak bisa orang-orang per orang bikin pernyataan harus keluar dan sebagainya," kata Yorrys saat dihubungi, Selasa (15/11).
Gelar perkara dimulai sekitar pukul 09.15 Wib. Semua pihak termasuk sejumlah saksi tampak sudah hadir di lokasi, termasuk Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab. "Golkar tetap konsisten. Karena ini masih proses hukum, kita belum tahu hasil akhirnya. Kenapa kita harus berandai-andai," jelasnya. Seperti diketahui, Mabes Polri resmi membuka gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
DPP Golkar Dianggap tak Perlu Surati Ical | PT. Solid Gold Berjangka
Menurutnya, sebagai junior Novanto harusnya melakukan pendekatan yang lebih persuasif terlebih dahulu. Ical dianggap akan dengan lapang dada menerima jika diundang berbincang. Politikus Partai Golkar Fahmi Idris menilai seharusnya DPP Partai Golkar tidak melayangkan surat teguran untuk Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.
"Pernyataan pers yang disampaikan melalui Siaran Langsung TV One dan disiarkan ulang oleh berbagai media elektronik tersebut seharusnya tidak perlu dilakukan oleh Dewan Pembina DPP Partai Golkar," demikian bunyi petikan surat tersebut. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Setya Novanto melayangkan teguran kepada Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie lewat surat DPP Golkar dengan nomor B-34/Golkar/XI/2016 tertanggal 9 November 2016.
Dalam surat tersebut, Novanto mempermasalahkan pernyataan pers Aburizal dan jajaran Dewan Pembina Partai Golkar pada 8 November 2016 silam terkait aksi unjuk rasa pada 4 November. "Menurut saya tidak perlu lah pake teguran. Temu muka. Undang saja. Bagaimana pun Ical itu seniornya. Sebaiknya undang baik-baik dan duduk bersama bertemu muka bahas itu," ujarnya.
"Memang menurut saya tidak perlu langkah itu diambil Novanto. Gak perlu surat teguran," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (15/11/2016). Kala itu Ical meminta agar proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Pencopotan Fadel Bukan Soal Ahok | PT. Solid Gold Berjangka
Fadel sendiri mengaku dipecat dari struktur karena keputusannya yang kala itu meminta agar Partai Golkar mencabut dukungannya kepada calon petahana karena kasus surat Al Maedah 51. Meski demikian ia menyatakan Fadel hanya dikeluarkan dari struktur kepengurusan tapi statusnya sebagai kader masih melekat. Sementara Partai Golkar mendukung calon lainnya.
"Fadel Muhamad itu berkaitan dengan persoalan pencalonan Gubernur Gorontalo. Tidak ada kaitannya soal dia kontra Ahok. Murni soal Pilkada Gorontalo," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (15/11/2016).
Politikus Partai Golkar Fahmi Idris mengatakan pencopotan Fadel Muhammad dari struktur kepengurusan DPP Partai bukan karena keputusannya tidak mendukung Ahok. "Dia dikeluarkan dari struktur DPP, tapi belum dikeluarkan dari Partai Golkar hanya dicabut dari struktur dewan pembina. Sebagai Sekretaris Dewan Pembina," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dewan Pembina Partai Golkar, Fadel Muhammad dipecat dari jabatannya di Partai Golkar. Fadel dipecat karena mendukung istrinya, Hana Hasanah Shahab yang maju sebagai calon wakil gubernur Gorontalo.
"Golkar punya calon sementara istrinya maju juga. Fadel secara terbuka pasti beri dukungan pada istrinya bukan calon Golkar," jelasnya. Ia menjelaskan Fadel dianggap tidak menjalankan instruksi Partai karena tidak mendukung calon yang didukung Partai Beringin.