Posted by PT. Solid Gold Berjangka on Kamis, 10 November 2016
Rupiah ditutup terdepresiasi 11 poin atau 0,08% ke level Rp13.138 per dolar AS, setelah diperdagangkan pada kisaran Rp13.098 – Rp13.153 per dolar AS. Kemarin, nilai tukar rupiah ditutup melemah pada perdagangan Kamis (10/11/2016).
Bagaimana pergerakan rupiah selanjutnya? Ikuti lajunya secara live hingga penutupan.Pergerakan nilai tukar rupiah dibuka anjlok 1,95% atau 256 poin ke 13.394 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (11/11/2016). adanya pergerakan pasar yang volatil. Dia mengemukakan salah satu ciri market tengah rebalancing,
“Kemungkinan besar market global tengah rebalancing,” kata Periset Fix Income PT Danareksa Sekuritas Amir A Dalimunthe. Sepanjang perdagangan kemarin, rupiah bergerak menguat hingga menjelang akhir perdagangan. Namun rupiah kembali tertekan hingga ditutup di zona merah.
Hipmi Dukung Kebijakan Pembangunan Tak Jakarta Sentris | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Makassar
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pola pembangunan pemerintah sekarang adalah industri sentris sehingga digencarkan berbagai program telekomunikasi untuk mendukungnya seperti "Palapa Ring Project". Indonesia masih tertinggal dari negara seperti Singapura (5), Malaysia (32), dan Thailand (45).
Menurut dia, arus logistik akan berjalan seiring dengan tingkat konsumsi namun pada saat ini sekitar 60 persen tingkat besaran konsumsi masih terkonsentrasi di Jakarta dan sekitar. "Logistik akan membaik bila konsumsi merata dan tak JBJB (Jakarta Jabar-Jakarta Banten) sentris,"
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak lagi memakai paradigma Jakarta-sentris dalam rangka menurunkan beban biaya logistik nasional. Bahlil mengingatkan di level ASEAN,
Dengan demikian, lanjutnya, hal tersebut juga perlu diratakan ke daerah-daerah lainnya. Untuk itu, Menkominfo yang membahas hal ini dalam Diklatnas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada 10 Oktober 2016 itu menyatakan, pemerintah menargetkan tahun 2019 seluruh wilayah Indonesia sudah terhubung broadband caranya dengan Palapa Ring Project.
"Pola pembangunan pemerintah saat ini berubah dari Jakarta atau Jawa sentris menjadi industri sentris. Saat ini 514 kabupaten kota diseluruh Indonesia baru 400 kabupaten kota yang terhubung dengan 'broadband' atau internet kecepatan tinggi," kata Rudiantara.
Menurut dia, sejumlah daerah yang tidak visibel secara keuangan seperti Talaud dan Natuna masih belum bisa menikmati akses broadband tersebut. kata Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Bahlil Lahadalia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Ketum Hipmi juga menyatakan prihatinnya atas melorotnya kinerja kelogistikan nasional berdasarkan Logistics Performance Index (LPI) 2016 dari Bank Dunia yang menyebutkan posisi Indonesia melorot hingga sepuluh level, tepatnya ke peringkat 63 dari peringkat 53 pada tahun sebelumnya.
Paket Kebijakan XIV, 2020 Indonesia Akan Jadi Negara Digital Ekonomi Terbesar se-ASEAN | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Makassar
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11/2016). "Hari ini kita umumkan paket 14 mengenai peta jalan sistem perdagangan e-commerce," kata dia.
Lanjut Pramono, dari potensi tersebut ditargetkan pembentukan 1.000 teknopreneur dan valuasi bisnisnya yang kurang lebih USD10 miliar. "Indonesia adalah negara dengan pengguna internet terbesar salah satu di dunia yang mencapai 93,4 juta orang, pengguna smartphone 71 juta," tambahnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhirnya resmi merilis paket kebijakan ekonomi jilid XIV yang menyoal peta jalan atau roadmap pengembangan digital ekonomi atau yang disebut dengan e-commerce. "Harapannya kalau peta jalan baik, 2020 diperkirakan nilai e-commerce ini bisa USD130 miliar," tandasnya.
Menurut Pramono, paket mengenai e-commerce ini penting lantaran Indonesia diprediksi pada 2020 akan menjadi negara terbesar se-ASEAN mengenai digital ekonomi dengan nilai USD130 miliar. Pramono menyebutkan, perpres mengenai paket kebijakan tersebut adalah tahap finalisasi dan akan dirilis dalam waktu dekat.