Posted by PT. Solid Gold Berjangka on Kamis, 17 November 2016
"Kenapa diberikan nontunai, supaya ibu-ibu bisa menabung. Ini juga penting supaya tidak perlu desak-desakan," ujar Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani di Kantor Kementerian Sosial, Kamis (17/11/2016).
Sistem tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menarik bantuan, sekaligus mengedukasi budaya menabung di masyarakat. "Jadinya uang itu diberikan dalam bentuk e-wallet," kata dia. Secara simbolis, Puan hari ini menyerahkan bantuan tersebut kepada 1.000 penerima manfaat PKH dari Kecamatan Senen dan Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.
Untuk memastikan jika uang itu sampai di tangan masyarakat dengan selamat, pemerintah bekerja sama dengan empat bank yang tergabung ke dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yatu BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN. "Jadi uang bantuan tidak langsung habis.
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial yang terdapat di dalam Program Keluarga Harapan (PKH) melalui sistem nontunai. Puan menjamin, jika bantuan yang diberikan pemerintah tidak akan berkurang sepeser pun.
Dari jumlah uang yang telah disalurkan, ia menambahkan, 9,1 persen KPM menabungkan kembali uang yang telah diterima. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat mengatakan, sampai dengan 16 November 2016, sudah 104.977 keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima bantuan, dengan nominal Rp 37,7 miliar.
Jumlah tersebut tersebar di 72 kecamatan di 68 kabupaten/kota. Adapun, penyaluran Bansos PKH Nontunai tahap ketiga melalui Himbara sebanyak 678.576 (KPM) dengan jumlah nominal Rp 290,7 miliar. Adapun, target penyaluran di 411 kecamatan. Mereka bisa mengambil secukupnya, dan menyimpan sisanya di bank dalam bentuk tabungan," kata Harry.
Kartu Keluarga Sejahtera Bisa Ambil Uang di ATM | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Khofifah mengatakan, bantuan sosial PKH atau KKS ini akan dibuatkan dengan sistem dompet elektronik (e-Wallet). Di mana sistem tersebut bisa digunakan juga dalam bentuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 1.000 warga yang menerima PKH ini akan diberikan simbolis dari dua kecamatan di sekitar Kementerian Sosial RI, yaitu kecamatan Senen dan kecamatan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Seperti diinfokan, sebelumya bantuan penyaluran bantuan sosial non tunai PKH juga sudah dilakukan di 38 Kabupaten kota di seluruh Indonesia. Adapun target sampai akhir tahun 2016 adalah bisa diberikan ke 68 kabupaten di Indonesia. "e-Wallet ini bisa real time oleh 4 bank Negara. Bisa Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN," kata Khofifah. "Ini sistemnya e-Wallet, mereka juga bisa gunakan sebagai ATM nantinya.
Menteri Sosial (Mensos) RI Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani memberikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) secara non tunai kepada 1.000 warga yang masuk dalam PKH. PKH ini diberikan berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Akhir tahun (2016) ini juga, Insya allah bisa menjacapai satu juta PKH (e-Wallet) yang disebarkan," ujarnya. Kalaupun ditambahkan top up nantinya juga terakumulasi," kata Khofifah saat Penyaluran Bantuan Sosial Non-Tunai PKH 2016 di Gedung Aneka Bhakti, Jakarta, Kamis, 17 November 2016.
Adapun bukti transaksi e-Wallet yang bisa digunakan juga sebagai ATM itu dapat digunakan oleh 4 bank negara, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Kita ajarkan mereka menabung juga, misal top up Rp100 ribu, belanjanya tidak habis nominal itu kan bisa bertahan.
Izin Terbang Bermasalah, Menteri Susi Terlambat 3 Jam Tiba di Gontor | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Semarang
Susi yang dikonfirmasi saat tiba di lapangan Unida Gontor membenarkan keterlambatannya datang ke Ponorogo karena belum selesainya pengurusan izin penerbangan helikopter dari Solo tujuan Ponorogo. Menurut Tamsir, tadi kru pesawat masih berkoordinasi terkait rute yang dilewati dan ketinggian helikopter saat terbang ke Ponorogo.
Keterlambatan itu karena terganjal masalah izin terbang helikopter pribadi Menteri Susi dari Lanud Iswahyudi, Magetan. "Tadi menunggu clearance dengan Lanud Iswahyudi," kata Susi sambil masuk ke mobilnya menuju Pondok Gontor Ponorogo.
"Penerbangnya seharusnya koordinasi dahulu terkait flight plan-nya atau rencana terbang lantaran memasuki area kami," kata Tamsir. Tamsir menuturkan, sebelum terbang menuju ke Ponorogo belum ada koordinasi dari kru pesawat ke Lanud Iswahyudi.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terlambat tiga jam dari jadwal untuk menjadi pembicara seminar potensi kelautan dan perikanan di depan 1.000 santri Pondok Gontor di Unida Ponorogo, Kamis (17/11/2016). Semestinya, kata dia, sebelum terbang ke lokasi, kru helikopter mestinya berkoordinasi dahulu dengan Lanud Iswahyudi.
Kepala Urusan Penerangan Pasukan Umum (Kaurpenpasum) Lanud Iswahyudi, Mayor Sus Tamsir yang dikonfirmasi Kompas.com menyatakan, pihaknya tidak melarang pesawat yang membawa Menteri Susi terbang mendarat di Ponorogo.
Sesuai jadwal, Susi seharusnya tiba di lokasi seminar menumpang helkopter pribadinya dari Solo sekitar pukul 10.00 WIB. Lantaran persoalan flight planning yang belum disampaikan ke Lanud Iswahjudi, Menteri Susi baru tiba di Pondok Gontor.