Posted by PT. Solid Gold Berjangka on Rabu, 19 Oktober 2016
Sebelumnya, Anggota Dewan Kehormatan PD Darizal Basir menyebut sanksi untuk Ruhut masih dirumuskan. Ia membenarkan bahwa Komisi Pengawas (Komwas) telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut. Hingga kini, Komisi Pengawas Partai Demokrat telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut kepada Dewan Kehormatan partai. Namun Komwas masih menimbang-nimbang 'nasib' Ruhut.
"Lebih bagus dia mundur dari Demokrat jadi sudah selesai kan masalahnya, enggak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi," kata Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016). Soal sanksi berat dari Demokrat ini, Ruhut menanggapinya dengan santai. "Aku dari tadi termehek-mehek saja dengarnya," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (18/10/2016).
Menurutnya, meski belum final, keputusan untuk Ruhut tak perlu dipersoalkan lagi. Jika mundur sebelum dipecat maka menurut Syarief masalahnya akan lebih clear. "Baru kemarin sidang Ruhut, tapi belum dirumuskan. Baru dalam rencana untuk menerbitkan rekomendasi. Ya sanksinya gimana ya, sanksinya berat juga," kata Darizal terpisah.
Berseberangan dengan keputusan partai karena mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017, politisi Partai Demokrat Ruhur Sitompul siap mundur dari kursi anggota dewan. Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan menyatakan akan lebih baik lagi kalau Ruhut juga segera mundur dari partai. "Jadi kan tidak usah dipersoalkan," ungkapnya.
Pemerintah Thailand Dukung Sanksi Sosial bagi Penghina Kerajaan | PT. Solid Gold Berjangka
Pasalnya, sebuah video yang disiarkan langsung di Facebook menjadi viral di mana sejumlah orang dan memukuli seorang pria. Setelah itu, mereka memaksa pria tersebut sujud dan meminta maaf di depan foto Raja Bhumibol. Pemerintah Thailand mendukung diberikannya sanksi sosial kepada warga yang menghina kerajaan atau Raja Thailand, Bhumibol Aduyadej.
"Tidak ada yang lebih baik untuk menghukum penghina kerajaan atau raja dengan adanya sanksi sosial," kata Menteri Kehakiman Thailand, Paiboon Koomchaya, seperti dikutip AFP, Rabu (19/10/2016). Penyiaran dengan warna hitam putih ini ditetapkan untuk 30 hari ke depan. Konten-konten yang disiarkan juga dibatasi oleh pemerintah.
Begitu pun dengan media Thailand, stasiun televisi nasional maupun biro stasiun televisi internasional serta media online Thailand diminta untuk menyiarkan warna hitam putih. Padahal, pemerintah Thailand sudah mengeluarkan peringatan dua hari setelah raja wafat, yaitu melarang warga Thailand berbicara buruk atau mengkritik kerajaan dan Raja Bhumibol. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha meminta warga Thailand untuk tidak membuat video-video yang membahayakan.
"Saya meminta kerja sama dari masyarakat untuk tidak membuat apalagi menyiarkan video dan pesan yang menyakitkan kerajaan," tegasnya. "Ini dilakukan para warga yang anti monarki. Pemerintah harus tegaskan hal ini kepada mereka," ujar seorang warga. Pernyataan ini muncul di tengah maraknya kasus main hakim sendiri oleh warga Thailand kepada orang-orang yang dituduh menghina kerajaan dan raja.
Junta Thailand Bakal Esktradisi Penghina Kerajaan | PT. Solid Gold Berjangka
Pihak berwenang mengatakan mereka akan berusaha untuk mengekstradisi enam tersangka yang tinggal di luar negeri. Junta mengatakan keenam tersangka telah mencoba untuk memprovokasi kerusuhan di Thailand. Sebelumnya beredar video di dunia maya yang memperlihatkan sejumlah orang dalam insiden terpisah diserang oleh massa pendukung kerajaan. Mereka dipaksa untuk bersujud di depan gambar raja yang dihormati, baik karena tidak mengenakan warna berkabung atau menunjukkan rasa berkabung dengan sepantasnya.
Jenderal Paiboon Koomchaya kepada wartawan di Ibu Kota Bangkok mengatakan bahwa junta akan meminta kepada pemerintah asing untuk mengkestradisi orang yang diduga melanggar hukum lèse-majesté dan menjatuhkan hukuman yang berat.
Junta telah mendesak Thailand untuk melaporkan dugaan pelanggaran lèse-majesté dan telah meminta penyedia layanan internet untuk memonitor konten dan memblokir apa yang dilihatnya sebagai apa yang tidak pantas. Junta militer Thailand menyatakan akan berusaha untuk mengekstradisi seseorang yang tinggal di luar negeri karena diduga menghina monarki negara itu. Pernyataan ini dikeluarkan ditengah-tengah masa berkabung atas meninggalnya Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej.
Media lokal melaporkan awal pekan ini bahwa kelompok ultra-royalis yang dikenal sebagai Rubbish Collection Organization mengeluarkan seruan di media sosial untuk menemukan tersangka yang diyakini bersembunyi di Paris. "Kami akan meminta kerjasama, persahabatan, dan rasa hormat dari negara-negara ini dan kami berharap bahwa mereka memahami bahwa semua warga Thailand tidak bisa menerima penghinaan ini," kata Koomchaya dan mengakui bahwa tantangan hukum dan diplomatik yang signifikan bisa memicu kemarahan terkait permintaan itu seperti dikutip dari Time, Rabu (19/10/2016).