Saya kira konteks hilangnya dokumen ini ceroboh dan menunjukkkan administrrasi yang buruk," ujar dia. Tindak lanjut penanganan kasus ini pun berlarut, meski sudah ada pihak yang dimintai pertanggungjawabannya, seperti , Pollycarpus Budihari Prijanto yang telah menghirup udara bebas. Terlebih, dokumen asli laporan akhir TPF kasus Munir yang diberikan kepada SBY entah berada dimana. Mantan Anggota TPF kasus Munir,
Namun, kala itu sampai SBY lengser pada 2014, laporan akhir TPF kasus Munir tak juga disampaikan kepada publik. Belum terkuaknya dalang pembunuh aktivis HAM, Munir Said Thalib yang tewas diracun di pesawat Garuda GA-974 ketika terbang menuju Amsterdam, Belanda ini menjadi tanda tanya.
Pasalnya, banyak cara lain yang bisa dijadikan solusi jika pemerintah memang serius menuntaskan kasus Munir ini. "Kalau dalam konteks dokumen asli hilang atau tidak asli itu tak penting. Kendati begitu, Ketua Setara Institute itu tetap menegaskan, bahwa masalah dokumen asli dari TPF kasus Munir yang hilang tersebut, SBY masih harus bertanggungjawab menjelaskannya.
"Proses hukum memang tanggung jawab Jokowi saat ini, dalam konteks proses hukum urusannya," kata Hendardi saat berbincang dengan Okezone, Kamis (27/10/2016). Melalui kerja TPF ini, ada sejumlah temuan dan rekomendasi yang diberikan kepada SBY pada akhir Juni 2005 silam melalui laporan akhirnya.
Karena dalam satu proses hukum harus terus bisa berjalan apalagi ini bukan dokumen pro justisia," tutupnya. "Tapi dokumen hilang dan dia katakan sedang berusaha mencari kemana dokumen itu berada. Meskipun pemerintah sudah membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Hendardi, bila pemerintah serius mengungkap kasus ini, pihaknya meminta agar pihak-pihak terkait tak terjebak dalam hilangnya salinan asli dokumen tersebut.
Hendardi mengatakan, dengan berbagai polemik yang berkembang belakangan ini, kelanjutan kasus pembunuhan Munir tetap berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meskipun harus menggunakan salinan dokumen laporan akhir TPF sebagai pedomannya.
Rano Karno Apresiasi Penunjukan Plt Gubernur Banten | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Lampung
Rano sudah beberapa kali bertemu Nata. Nata, kata dia, pernah beberapa kali datang saat perayaan ulang tahun Provinsi Banten menggantikan Menteri Dalam Negeri. "Istilahnya begini, kita sudah punya sendiri buat apa taruh di tempat lain," pungkas Rano.
Rano meminta Nata membereskan Perda tentang Bank Banten. Kata dia, tahun depan, peraturan gubernur tentang kas daerah harus dikeluarkan. "Bank Banten harus menjadi kas daerah, keuangan daerah Provinsi Banten," tambah dia.
"Apa perubahan sudah selesai. Kemudian mekanisme pilkada sudah berjalan," kata dia. Rano menilai, Nata merupakan sosok yang tepat untuk menjabat Plt Gubernur Banten. Apalagi, Banten merupakan daerah yang memiliki 1.500 desa.
"Beliau kan keahliannya di situ, jadi saya pikir tepat penunjukan dari pak Menteri," kata Rano di Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2016). Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa Nata Irawan resmi ditunjuk sebagai pelaksana tugas Gubernur Banten. Gubernur Banten nonaktif Rano Karno mengapresiasi penunjukan Nata.
Penyelesaian Perda ini merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan. Rano mengatakan, Pemprov Banten ingin memanfaatkan keberadaan Bank Banten agar tak perlu meletakkan kas daerah ke bank lain. Nata mulai berkantor 28 Oktober hingga gubernur definitif dilantik. Rano mengatakan, tak banyak pekerjaan yang dimiliki Nata. Nata, kata dia, hanya perlu mengantar Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disepakati.
Kapolri Anggap Peredaran Vaksin dan Obat Palsu Bukan Masalah Enteng | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Lampung
Polri dan BPOM baru saja memperbarui nota kesepahaman soal pengawasan obat dan makanan dan pedoman kerjanya. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 25 tersangka yang telah dilimpahkan ke kejaksaan. Selain itu, Bareskrim Polri juga menemukan obat-obatan dan kosmetik palsu dan meringkus beberapa tersangka yang ternyata sudah cukup lama beroperasi.
Kapolri juga melakukan konferensi video dengan seluruh Polda untuk menggerakkan jaringan pemberantasan obat palsu di daerah. Salah satu caranya yakni menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Saya sampaikan kepada seluruh Kapolda dan jajaran untuk melakukan langkah-langkah koordinasi, membuat satgas gabungan dengan jaringan POM yang ada di wilayah dalam rangka menegakkan pengawasan obat dan makanan, termasuk pencegahan dan penindakan dengan jaringan obat dan makanan palsu," kata Tito.
Dengan demikian, jika ditemukan lagi kasus serupa, penanganannya bisa lebih cepat dan komperhensif. Menurut dia, persoalan vaksin dan obat palsu ini tak bisa dianggap remeh. Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan, Polri berkomitmen penuh untuk menuntaskan peredaran vaksin dan obat palsu di sejumlah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPOM Penny Lukito menegaskan, pihaknya akan meningkatkan pengawasan agar obat dan makanan palsu jangan sampai lolos di pasaran. "Ternyata masalah obat, vaksin, dan makanan ini sangat penting sekali. Selama ini kita menganggap enteng masalah ini," ujar Tito, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Bareskrim sebelumnya berkoordinasi dengan BPOM dalam menangani kasus vaksin palsu. "Ini adalah kejahatan kemanusiaan karena menyangkut obat dan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, namun juga ketahanan nasional," kata Penny.
Ia berharap, dengan adanya kerja sama ini, masyarakat dapat terlindungi dari obat dan makanan palsu yang berbahaya. "Ini menyangkut harkat, martabat, dan kesehatan rakyat sampai level ke bawah," lanjut dia.