Posted by PT. Solid Gold Berjangka on Senin, 14 November 2016
"Anak ini tentunya sama sekali tidak tahu kenapa harus menanggung akibat itu. Padahal anak ini sedang bermain-main di depan gereja," kata dia. Pramono pun mengakui dengan kejadian ini maka program deradikalisasi belum 100 persen berhasil. "Siapa pun pelakunya, baik tunggal atau kelompok, harus diambil langkah tegas. Harus dihukum seberat-beratnya," kata Pramono seperti dikutip dari Setkab.go.id, Selasa (15/11/2016).
Presiden berharap pelaku dihukum berat. Tetapi yang kedua, penegakkan hukum juga sangat penting," ucap Pramono. Sementara terkait para korban dari aksi terorisme di Samarainda itu, Pramono menjamin bahwa pemerintah pasti akan memberikan perhatian pada para korban.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan aparat penegak hukum mengambil langkah tegas bagi pelaku peledakan bom di depan Gereja Oikumene, Samarinda.
Tentunya, bagi pelaku yang seperti ini, lanjut dia, hukumannya juga harus semakin berat agar ada efek jera dan pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pramono mengatakan, perbuatan pelaku sangat keji. Apalagi, aksi itu telah membuat satu anak-anak meninggal dunia dan tiga lainnya mengalami luka bakar.
Apalagi, lanjut Pramono, terduga pelaku yang berhasil ditangkap juga pernah ditahan karena melakukan aksi teror bom buku pada 2011 lalu. "Nah sekali lagi, yang pertama program deradikalisasi tetap harus dilakukan dan ini merupakan pekerjaan bagi BNPT
.
Hari Ini Jokowi Sambangi Paskhas TNI AU di Bandung | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Jakarta
Dia menjelaskan, dalam rangkaian konsolidasi yang dilakukan, Jokowi ingin menyampaikan kepada publik, presiden tetap berpegang teguh pada hukum. Pramono juga memastikan presiden tidak melindungi dan tidak mengintervensi dalam persoalan yang sekarang diramaikan menjadi konsumsi publik, yang sangat terbuka. Presiden dan rombongan direncanakan berangkat pukul 09.00 WIB dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Apalagi, kalau nantinya persoalan yang menjadi tuntutan sudah diputuskan secara terbuka, transparan, dan betul-betul memenuhi keinginan dan harapan publik, tanpa ada tekanan apapun kepada penegak hukum. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan presiden memang akan terus menerus mendatangi TNI dan Polri serta korps atau pasukan yang ada di dalamnya.
"Maka harapannya adalah tidak ada demo lagi," kata Pramono. Pramono menekankan, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara ini berdasarkan hukum bukan berdasar pada kekuatan tekanan politik siapa pun yang melakukan itu. Dia menjelaskan, presiden mengharapkan dari konsolidasi yang telah dilakukan baik ke AD, marinir, brimob, dan alim ulama dapat mempengaruhi agar unjuk rasa 25 November tidak terjadi.
Kedatangan Jokowi memberkan arahan, menurut Pramono sebenarnya bukan karena peristiwa 4 November lalu. "Tetapi memang presiden menjadwalkan untuk bertemu secara langsung dengan prajurit yang bertugas misalnya di paskhas, kostrad, kemudian dengan alim ulama dan sebagainya. Jadi masih ada," kata Pramono. Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Markas Pasukan Khas (Paskhas) TNI-AU di Bandung, Jawa Barat, 15 November 2016.
Mendesak Presiden Jokowi undang FPI ke Istana | PT. Solid Gold Berjangka Cabang Jakarta
Kami yakin Pak Jokowi ini kan Presiden yang punya komunikasi politik yang bagus. Seorang yang humble tapi punya keberanian yang cukup menjadi alasan beliau akan ke sana," ujarnya. Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Permintaan itu sempat disambut positif Jokowi, meski belum terealisasikan.
"Waktu itu diusulkan supaya kemarin sebelum pertemuan ini saya berkomunikasi dengan Mensesneg supaya yang diundang jangan hanya MUI, PBNU dan Muhammadiyah. Seperti Pak Habib Rizieq juga diundang. Kami sempat menyampaikan itu," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (1/11).
Dia meyakini Presiden Jokowi akan mau mengundang FPI ke Istana untuk membahas kasus Ahok. Sebab, dia yakin Jokowi merupakan pemimpin yang mengedepankan kepentingan bersama dan tak membeda-bedakan pihak tertentu termasuk FPI. Mereka meminta agar Jokowi turut mengundang perwakilan FPI, yakni Habib Rizieq itu sendiri.
Aksi demonstrasi menuntut penuntasan kasus dugaan penistaan agama berakhir ricuh. Demo yang komandani Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab ini sempat meminta Presiden Joko Widodo, atau akrab disapa Jokowi, untuk mendukung penegakan hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama.
Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid juga menilai hal yang sama. Jika Jokowi mengundang MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah sebagai silaturahmi awal sebelum bertemu dengan ormas islam lainnya. Rupanya, undangan tersebut belum memuaskan banyak pihak, termasuk organisasi yang diundang secara langsung oleh Presiden.
"Dan beliau negarawan yang melihat kepentingan bangsa ini jauh lebih penting dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan," sambungnya. "Respons beliau seperti itu, tapi ya terserah beliau. "Saya berharap undangan terbatas presiden kepada MUI, Muhamadiyah dan NU sebagai silaturahmi awal sebelum nanti presiden silaturahmi dengan FPI dan kelompok lainnnya," kata Sodik kepada merdeka.com, Rabu (2/11).